Ratusan Perempuan dan SPRI Gelar Aksi Demo Ke Dinas Sosial

CIANJUR -JN- Ratusan masyarakat perempuan yang tergabung dalam Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) cianjur menggelar aksi di halaman kantor dinas sosial cianjur, Kamis (12/4/2018). Mereka menuntut beberapa hal terkait Program Keluarga Harapan (PKH) dan program Beras Sejahtera (Rastra) atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

Adapun tuntutan para pendemo adalah rombak ulang basis data terpadu (BDT); rubah garis kemiskinan 1 USD menjadi 2 USD sehari; libatkan rakyat miskin dalam penetapan BDT dan garis kemiskinan; perbesar anggaran bansos PKH dan Rastra; alihkan dana hutang luar negeri untuk bansos PKH-Rastra.

Ketua Umum SPRI, Rudi Agan, mengatakan masih banyak masyarakat miskin yang belum terdaftar dalam daftar BDT (Basis Data Terpadu). “Kami minta rombak data DBT yang ada di pemerintah Kabupaten cianjur. Masih banyak yang belum terdaftar dalam DBT, kami tidak ingin ada kebocoran. Ini ada 200 data KK masyarakat miskin," kata dia.

Agan menjelaskan, Pihaknya juga menuntut dilibatkan masyarakat miskin dalam pendataan penerima bantuan tersebut. “yang ditetapkan oleh Mensos sehingga kami datang kesini agar bapak bapak menindaklanjuti data kami agar tidak sia-sia,” kata dia.

Salah satu perempuan perwakilan massa,mengatakan" banyak warga miskin yang tidak terdata dan tidak mendapatkan bantuan tersebut. “Tempat saya di perkampungan bahkan ada warga miskin yang cacat tidak dapat bantuan. Orang punya motor dua punya warung dapat, nenek-nenek rumah geribik tidak punya MCK, kamar mandi, tidak dapat,” ujarnya.

Untuk itu dia mempertanyakan seperti apa sistem pendataan penerima bantuan tersebut. “Itukan ada sistem pergantian kenapa tidak pernah dilakukan oleh Dinsos, kenapa tidak diganti dengan warga miskin,” paparnya.

Asi masa warga itu diterima oleh Kepala dinas sosial kabupaten cianjur

Amad Mutawali S,Ag, S.IP mengatakan" pendataan ini regulasinya langsung dari Kemensos. “Yang berhak menentukan adalah teman teman yang dilantik menjadi Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK). Mereka ada di setiap kecamatan,” jelasnya.

Pihaknya mengatakan akan menerima data warga miskin dari pendemo untuk data pendamping. “Kami akan lakukan pergantian, tapi ini kan berproses. Bila perlu kita tes case mana yang katanya mampu dan tidak mampu, kita akan turun kelapangan, kalau betul kita upayakan ganti,” kata dia.

Liputan :( Tim )